RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengaku sulit memahami hasil survei Puspoll yang menyatakan PDIP partai paling bersih.
"Sebab, kita sering membaca atau menonton media yang menginformasikan kader PDIP yang tersandung korupsi," kata Jamil, Rabu (26/5/2021).
Dia pun menyebut sejumlah nama, seperti Juliari P Batubara saat menjadi Menteri Sosial jadi tersangka korupsi. Begitu juga Nurdin Abdullah Gubernur Sulawesi Selatan, Wenny Bukano Bupati Banggai Laut juga mengalami hal yang sama.
"Itu hanya contoh kader PDIP yang terjerat kasus korupsi. Tentu masih banyak lagi kadernya yang berurusan dengan KPK. Jadi, hasil survei Puspoll itu sangat layak dipertanyakan. Sebab, antara hasil survei dengan realitas sangat bertolak belakang," kata pengajar Riset Kehumasan itu.
Menurut penulis buku Tipologi Pesan Persuasif itu, hasil survei semacam ini tentu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei. Bahkan masyarakat akan memandang sebelah mata terhadap hasil survei.
Hal itu tentu tidak menguntungkan bagi perkembangan survei di tanah air. Masyarakat menilai survei hanya dijadikan pembenaran bagi pihak yang memesan penelitian.
Karena itu, Jamil menyarankan Puspoll perlu lebih cermat dalam melihat hasil surveinya. Jangan sampai kredibilitasnya terjun payung hanya karena ceroboh menyampaikan temuannya.
"Prinsip objektifitas seyogyanya tak boleh ditawar-tawar. Hanya dengan objektifitasnya, survei dapat menunjukkan kebenaran ilmiah," kata pengajar Metode Penelitian Komunikasi itu.
Ditekankan kalau prinsip itu dipegang teguh semua lembaga survei dan taat azas dengan prinsif survei, barulah hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil survei inilah yang dapat dijadikan panduan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan.